PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

"KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NoMoR : 115 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 124 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013 " 

SURAT EDARAN TENTANG PENGADUAN PUNGUTAN LIAR PELAYANAN KTP ELEKTRONIK

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No. 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/2334/SJ tanggal 22 Juni 2011 perihal pelayanan Penerbitan KTP EleKronik Gratis

LAPORAN PERKEMBANGAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Laporan perkembangan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada bulan Maret 2013 dapat di download dibawah ini.(B.03) 

INSPEKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENDAGRI MELANTIK 57 PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah. (JFP2UPD) dan Pejabat Struktural  Eselon IV Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri sedang diambil sumpah oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Maliki Heru Santosa.  JAKARTA. Inspekt...

Halaman