logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Itjen / Inspektur Jenderal : Penguatan APIP Perlu Dilakukan Sesuai Revisi PP 18 Tahun 2016

Inspektur Jenderal : Penguatan APIP Perlu Dilakukan Sesuai Revisi PP 18 Tahun 2016

Berita Itjen | 12 October 2018 | View 322

BENGKULU –  Guna meningkatkan efektivitas pengawasan fungsional serta menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dilaksanakan Rapat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) secara Nasional, di Hotel Grage Horizon Bengkulu, Selasa (09/10).
Penyelenggaraan rapat ini merupakan amanat Permendagri 2  tahun 2008 dan Peraturan BPK RI nomor 2 Tahun 2017 yang didasari oleh semangat untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri dan BNPP guna memperoleh data perkembangan terkini penyelesaian TLHP, BPK, dan Itjen, agar terbangun komitmen setiap pimpinan satker untuk meningkatan akuntabilitas laporan keuangan dan penyelesaian TLHP.


Diharapkan juga komitmen pimpinan satker agar memetakan kendala dan hambatan yang ada dan untuk menyusun rencana aksi sebagai upaya penyelesaian TLHP. Selain itu data yang diperoleh dapat difungsikan sebagai pengukur efektifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan Itjen.
Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, pembangunan hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, agar mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan social.


Ukuran kemajuan suatu daerah bukan hanya dari Opini WTP dari BPK RI, tapi dengan angka pertumbuhan daerah lebih tinggi secara nasional, mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta mampu menarik invenstasi untuk dilakukan di daerah.


Menurut Plt. Inspektur Jenderal, penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah perlu dilakukan  sesuai revisi PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Beliau, menyampaikan bahwa saat ini tuntunan masyarakat sangat besar di tengah kian maraknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menindaklanjuti 2 rekomendasi, yaitu kebijakan terkait penganggaran daerah, melalui Pedum APBD tahun 2018 dan 2019. Dimana terdapat 31 kegiatan mandatory yang wajib dibiayai oleh Pemda melalui APBD.


Dirinya menambahkan, bahwa saat ini tuntunan masyarakat sangat besar di tengah kian maraknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menindaklanjuti 2 rekomendasi, yaitu kebijakan terkait penganggaran daerah, melalui Pedum APBD tahun 2018 dan 2019. Dimana terdapat 31 kegiatan mandatory yang wajib dibiayai oleh Pemda melalui APBD.
Bersamaan dengan itu, Kemendagri dan BPKB telah membuka jalur inpassing bagi Auditor dan P2UPD untuk secara bertahap bersama KPK melakukan peningkatan kapasitas APIP melalui bimtek khususnya investigative dan probity audit.


Dalam kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam arahannya menekankan pentingnya tata kelola pemerintah daerah sebelum membuka rapat ini mengatakan bahwa rapat ini merupakan forum strategis yang dilakukan oleh aparat pengawasan.


 “Keberhasilan sebuah pengawasan bukan diukur dari banyaknya rekomendasi yang diberikan, namun dilihat dari apakah rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh auditan dan secara substansial tindak lanjut tersebut telah mampu memperbaiki tata kelola yang ada”, Tegas Hadi Prawobo


Selanjutnya dikatakan bahwa forum ini merupakan sarana  untuk membangun komitmen jajaran Kemendagri dan BNPP dalam Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, Optimalisasi pencegahan korupsi, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.


Acara ini selain dihadiri oleh jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri juga dihadiri oleh pejabat BINBANKUM BPK RI DAN pejabat dari DITJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU sebagai nara sumber dalam diskusi panel pada salah satu rangkaian acara rapat.

 

FP/Itjen

Penanggung Jawab :
Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum

Redaktur :
Ir. Sutejo, MM
Editor : 1. Sapar, S.Sos, M.Si
2. Ir. Bambang Sucahyo, MM
3. Ahmad Husin T, S.STP, M.Si
Web Admin : 1. Supardi, S.Ip, MM
2. Valentinus Agus T., ST, M.Ec.Dev
Web Developer : Arfien Ginanjar, ST

Profil | Berita | Regulasi | Artikel | Gallery | Kontak

Telepon:
(021) 3846391
Faximili:
(021) 3849422
E-mail:
bagianumumitjen@gmail.com
Alamat:
Jl Medan Merdeka Timur No 8 Gambir
Jakarta Utara 10110