logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Itjen / HADIRI SOSIALISASI STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH SE-SUMATERA BARAT, SEKRETARIS ITJEN KEMENDAGRI: “GUYUB” JADI KUNCI SUKSES PENCEGAHAN KORUPSI

HADIRI SOSIALISASI STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH SE-SUMATERA BARAT, SEKRETARIS ITJEN KEMENDAGRI: “GUYUB” JADI KUNCI SUKSES PENCEGAHAN KORUPSI

Berita Itjen | 21 March 2019 | View 139

Padang - Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi sosialisasi strategi nasional pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat. Rapat yang dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat ini turut dihadiri oleh beberapa Bupati, Walikota beserta wakilnya serta beberapa pimpinan OPD di lingkungan Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Provinsi Sumatera Barat. Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam sambutannya menekankan pentingnya ketaatan secara kolektif aparat pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan “sudah cukup banyak aturan yang dibuat, yang jadi permasalahan adalah belum ada keseriusan untuk mematuhinya. Oleh karena itu saya minta, kalau mau benar ya sudah ikuti aturan” kata Nasrul Abit dalam sambutannya.

 

Pada rapat ini, turut hadir Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri. Dalam Sambutannya ditekankan pentingnya sinergi antara seluruh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Pasalnya, berbagai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial. Pemerintah pusat melalui beberapa Kementerian dan Lembaga melaksanakan program pencegahan korupsi, disamping itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan pengawalan pencegahan korupsi pemerintah daerah. Dengan demikian, maka pada Tahun 2018 Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. “semua aksi yang sudah ditetapkan dalam Perpres 54 Tahun 2018 harus kita laksanakan secara bersama-sama. Itu semua bisa tercapai kalu kita bisa guyub (sinergi:red)” ucapnya.

 

Selain Sekretaris Itjen Kemendagri, turut hadir Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Gusmelinda Rahmi yang menjelaskan strategi pencegahan korupsi pada aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Acara tersebut ditutup dengan penjelasan teknis aksi pencegahan korupsi pemda Tahun 2019-2020 oleh perwakilan tim teknis dari Itjen Kementerian Dalam Negeri serta sesi diskusi.

SY13

Statik Pengunjung

-->