logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Itjen / Itjen Kemendagri, Respon Positif KPK

Itjen Kemendagri, Respon Positif KPK

Berita Itjen | 12 April 2019 | View 123

Jakarta- Inspektorat Jenderal Kemendagri pada Selasa (9/4) melaksanakan Rapat Percepatan Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri atas Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP serta Pemerintahan Daerah. Disamping kepatuhan terhadap LHKPN, rapat ini juga dilaksanakan untuk membahas langkah-langkah percepatan kepatuhan pelaporan LHKASN di lingkungan Kemendagri dan BNPP serta Pemerintahan Daerah.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri dan para Inspektur, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah ( Ditjen Otonomi Daerah), Kepala Biro Perencanaan Setjen, Kepala Biro Kepegawaian Setjen, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen, Kepala Biro Hukum Setjen, Organisasi dan Kepegawaian BNPP, Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan dan Aset Setjen serta Kasubag Advokasi Hukum Wilayah III Biro Hukum Setjen.

Dalam sambutannya Inspektur Jenderal Kemendagri menyampaikan bahwa pelaporan LHKPN dan LHKASN bukan merupakan hal yang baru, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme setiap ASN wajib melaporkan LHKPN dan LHKASN.” Laporan ini bukan hal yang baru, sudah ada mandatnya dalam undang-undang. Tidak ada yang sulit” ucapnya.

Beberapa kesepakatan dalam rapat ini diantaranya Itjen Kemendagri akan sepenuhnya bekerja untuk mendorong seluruh PNS di lingkungan Kemendagri dan BNPP dalam melakukan pelaporan LHKPN dan LHKASN, sebagai tindak lanjutnya. Itjen Kemendagri Bersama Biro Kepegawaian Setjen akan melakukan kunjungan ke seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemendagri dan BNPP untuk mendorong percepatan pelaporan dimaksud.

Kabag Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Husin Tambunan saat ditemui setelah rapat membenarkan rencana dimaksud “tanggal 22 sampai 26 (April) Itjen Bersama Biro Kepegawaian akan road show untuk mengasistensi seluruh PNS” tutupnya.

Disamping itu, untuk mendorong percepatan pelaporan di Pemerintah Daerah, akan dilakukan pembahasan lanjutan dengan agenda membahas regulasi kepada seluruh pemerintah daerah dalam rangka kepatuhan pelaporan LHKPN maupun LHKASN.

NYM-23

Statik Pengunjung

-->