logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Itjen / Kick Off Profiling Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019

Kick Off Profiling Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019

Berita Itjen | 16 April 2019 | View 175

Jakarta - Inspektorat Jenderal Kemendagri melaksanakan kegiatan Profilling Identifikasi Risiko Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sesuai dengan pasal 10 (sepuluh) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari tanggal 09 s.d 16 April 2019. Kegiatan profiling dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemendagri turut dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri, Para Inspektur, APIP Kemendagri dengan peserta dari Inspektorat Daerah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang mengkoordinasikan pelaksanaan 6 area berisiko yang merupakan sasaran pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi : perencanaan dan penganggaran daerah, pajak dan retribusi daerah, hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan non perizinan dan perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan deteksi dini terhadap resiko dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekaligus menyusun rencana aksi pengendalian resiko pada Pemerintah Provinsi. Profilling dilaksanakan untuk memenuhi syarat menuju APIP level III, dengan melakukan analisa identifikasi risiko dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran program dan kegiatan. Profil risiko disusun berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko yang telah dilakukan oleh organisasi/ unit kerja pemerintahan daerah

Dalam Sambutannya, Inspektur Jenderal Kemendagri menekankan 3 hal yaitu yang pertama  perlunya merekognisi peran tanggung jawab dan kewenangan masing” baik instansi pusat dan Gubernur sebagai Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dan diharapkan masing-masing peduli terhadap peran dan tanggung jawabnya, yang kedua perlunya pengembangan sikap respek terhadap masing-masing peran dan saling melengkapi antar peran tersebut, dan yang terakhir pemberian reward bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara tertib telah melaksanakan pengendalian system penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bersih.

Hal ini merupakan perubahan besar dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kita yakin sebagai wujud nyata peningkatan kapabilitas APIP yang kita harapkan. Diharapkan menuju Tata Kelola Pemerintah Daerah yang lebih maju dan akuntabel.

 

NYM-23

Statik Pengunjung

-->