logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Itjen / Menguatkan Koordinasi Menjaga Negeri

Menguatkan Koordinasi Menjaga Negeri

Berita Itjen | 16 April 2019 | View 286

Jakarta - Koordinasi  merupakan kata yang mudah diucapkan, namun sulit dilaksanakan. Menyadari hal tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, DR. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA menjadikan koordinasi dengan mitra kerja sebagai prioritas awal dalam pelaksanaan tugas di Itjen Kemdagri.

 Untuk mewujudkan koordinasi tersebut, Irjen bersama Sekretaris Itjen (Drs. Indra Baskoro, MSi) didampingi Kepala Bagian Perencanaan (Dra. Dwi Budi Wahyuningsih, MT) berkunjung ke Bareskrim Polri, Jum’at, 29 Maret 2019. Rombongan Itjen diterima oleh Kabareskrim Komisaris Jenderal Idham Azis didampingi Direktur Tipikor Komisaris Besar Erwanto Kurniadi dan Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Brigadir Jenderal Polisi Dr. Nico Afinta Karo-Karo, S.I.K., S.H., M.H. di Rumah Dinas Kabareskrim.  

“Pada tahun 2018 telah disepakati MOU antara Mendagri, Kapolri, dan Jampidsus terkait Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi  dan sampai bulan Maret 2019 telah ditindaklanjuti  dengan   Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di semua tingkat pemerintahan baik di Tingkat Pusat, Povinsi maupun Kabupaten/ Kota antara pimpinan ketiga instansi tersebut. Namun masih ada Kabupaten/Kota yang masih belum melaksanakan Perjanjian PKS APIP APH yakni 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku”, demikian penjelasan Irjen Kemdagri membuka pertemuan koordinasi tersebut. Lebih lanjut DR. Tumpak menjelaskan bahwa terhadap PKS yang telah ditandatangani harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit implementasi koordinasi.

Langkah pertama adalah membuat rumah koordinasi yakni dengan membentuk Tim Kerja sehingga semua unsur tahu siapa dan harus buat apa. Lebih lanjut beliau menekankan perlunya segera disusun petunjuk teknis yang mengatur secara detail mekanisme kerjasama dan harus terinformasikan kepada seluruh aparat penyelenggara pemerintahan daerah dan aparat penegak hukum di semua jajaran.

Menanggapi hal tersebut, Kabareskrim Mabes Polri Irjen Idham Azis menyambut positif dan bahkan mengusulkan agar dilaksanakan Video Conference dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Polri. Menyambung apa yang disampaian Irjen Kemdagri, Kombes Erwanto menjelaskan bahwa pada awal Desember 2018 telah dilaksanakan evaluasi terhadap implementasi PKS APIP-APH yang telah ditandatangani. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh banyak permasalahan di lapangan yang harus segera ditangani. Sebagian besar permasalahan bersumber dari ketidaksepahaman dalam menindaklanjuti PKS yang telah ditandatangani. Untuk itu Petunjuk Teknis merupakan hal yang urgen untuk segera direalisasikan. Kombes Erwanto merupakan salah satu pejabat Bareskrim Polri yang ikut menggagas PKS ini dari awal sebagai perwujudan tugasnya dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfokus pada pengembalian kerugian negara dan pemulihan aset untuk menerapkan pengungkapan tindak pidana pencucian uang, baik subjek hukum manusia maupun koorporasi. Mensikapi langkah yang ditempuh Irjen Kemendagri ini, menurutnya sangat positif khususnya dalam upaya mensinergikan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

 

DBW-04

Statik Pengunjung

-->