INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI

TIM POKJA II REFORMASI BIROKRASI KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN PENGAWASAN

MEMBENTUK RENCANA KERJA DAN AGENDA KERJA PRIORITAS TAHUN 2018:

1. Pengendalian Internal:

• Melakukan penilaian risiko kepada seluruh komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendagri;
• Melakukan evaluasi sistem pengendalian internal untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi pada seluruh  komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendagri;
• Meningkatkan maturitas SPIP Level 3 pada seluruh komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendagri; dan
• Seluruh fungsi pengawasan internal terfokus pada client dan audit berbasis resiko.

2. Pengaduan Masyarakat:

• Menyusun dan menerapkan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat;
• Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan SOP; dan
• Melakukan pengukuran/survei terhadap kualitas penanganan pengaduan masyarakat.

3. Whistle Blowing System:

• Melakukan sosialisasi Whistle Blowing System kepada seluruh pihak terkait;
• Melakukan evaluasi Whistle Blowing System; dan
• Menindaklanjuti atas hasil evaluasi Whistle Blowing System.

4. Benturan Kepentingan:

• Melakukan sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan kepada pegawai/unit organisasi;
• Melakukan monitoring secara berkala atas penanganan benturan kepentingan;
• Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
• Melakukan tindaklanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.

5. Zona Integritas:

• Melakukan pengusulan Zona Integritas di lingkungan Kemendagri setiap tahun;
• Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Zona Integritas di komponen/unit organisasi terpilih/ditentukan di lingkungan Kemendagri; dan
• Membangun (sosialisasi dan penetapan), dan monev secara berkala Unit Kerja Pelayanan WBK/WBBM secara sistematis di seluruh komponen dan unit pelaksana teknis dilingkungan Kemendagri.

6. Gratifikasi:

• Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan atas penanganan gratifikasi di lingkungan Kemendagri; dan
• Melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi di lingkungan Kemendagri.

7. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Level 3.

Jakarta, 5 Februari 2018

Ketua Pokja II:
Ir. Dadang Sumantri Mochtar 
Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kemendagri