logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Itjen / Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan

Berita Itjen | 30 April 2019 | View 843

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI

TIM POKJA II REFORMASI BIROKRASI KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN PENGAWASAN

MEMBENTUK RENCANA KERJA DAN AGENDA KERJA PRIORITAS TAHUN 2018:

1. Pengendalian Internal:

  • Melakukan penilaian risiko kepada seluruh komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendagri;
  • Melakukan evaluasi sistem pengendalian internal untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi pada seluruh  komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendagri;
  • Meningkatkan maturitas SPIP Level 3 pada seluruh komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendagri; dan
  • Seluruh fungsi pengawasan internal terfokus pada client dan audit berbasis resiko.

2. Pengaduan Masyarakat:

  • Menyusun dan menerapkan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  • Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan SOP; dan
  • Melakukan pengukuran/survei terhadap kualitas penanganan pengaduan masyarakat.

3. Whistle Blowing System:

  • Melakukan sosialisasi Whistle Blowing System kepada seluruh pihak terkait;
  • Melakukan evaluasi Whistle Blowing System; dan
  • Menindaklanjuti atas hasil evaluasi Whistle Blowing System.

4. Benturan Kepentingan:

  • Melakukan sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan kepada pegawai/unit organisasi;
  • Melakukan monitoring secara berkala atas penanganan benturan kepentingan;
  • Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
  • Melakukan tindaklanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.

5. Zona Integritas:

  • Melakukan pengusulan Zona Integritas di lingkungan Kemendagri setiap tahun;
  • Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Zona Integritas di komponen/unit organisasi terpilih/ditentukan di lingkungan Kemendagri; dan
  • Membangun (sosialisasi dan penetapan), dan monev secara berkala Unit Kerja Pelayanan WBK/WBBM secara sistematis di seluruh komponen dan unit pelaksana teknis dilingkungan Kemendagri.

6. Gratifikasi:

  • Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan atas penanganan gratifikasi di lingkungan Kemendagri; dan
  • Melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi di lingkungan Kemendagri.

7. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Level 3.

Jakarta, 5 Februari 2018

Ketua Pokja II:
Ir. Dadang Sumantri Mochtar
 
Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kemendagri

Statik Pengunjung

-->