logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Daerah / Aksi anarkis sekelompok massa di Kantor Kemendagri

Aksi anarkis sekelompok massa di Kantor Kemendagri

Berita Daerah | 2017-09-19 11:20:03 | View 33

JAKARTA – Sekelompok masyarakat dari Kabupaten Tolikara, Papua melakukan aksi anarkis dengan merusak sarana dan fasilitas di lingkungan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Peristiwa ini berunjung ricuh karena terjadi aksi saling serang antara massa aksi yang mengatasnamakan diri Merah Putih Tolikara dengan para pegawai Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa dirinya sempat bertemu dengan para massa yang diduga melakukan aksi anarkis tersebut di Kantor Kemendagri pada Selasa (10/10) malam.

“Semalam, saya terima mereka yang sudah berhari-hari di pintu keluar Kantor Kemendagri. Saya sampaikan kalau mau dialog, tanya-tanya Pilkada, silahkan, besok (hari ini) bertemu dengan Dirjen Polpum dan Otda, bicara baik-baik,” kata Mendagri Tjahjo dalam pesan singkatnya, Rabu (11/11).

Ia sangat menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan para massa aksi ini. Padahal, pihak Kemendagri melalui jajaran Ditjen Otonomi Daerah (Otda) bersedia menerima mereka untuk berdialog soal Pilkada Tolikara.

Dalam pilkada tersebut, hasil perolehan suara memenangkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Usman Wanimbo - Dinus Wanimbo. Kemudian, pihak dari pasangan calon lainnya John Tabo - Barnabas Weya tak terima dengan hasil tersebut dan melakukan uji materi ke Mahakamah Konstitusi (MK).

Namun, MK menolak gugatan dari pihak tersebut pada Juli lalu. Massa yang diduga pendukung pasangan calon Tabo - Barnabas ini lalu meminta solusi ke Kemendagri. Mereka menuntut agar Mendagri membatalkan SK Usman - Dinus.

"Putusan MK ini sifatnya final dan mengikat. Namun mereka menilai ada kecurangan di sana dan hakim MK ini tak pernah datang ke Tolikara, jadi tak tahu kondisinya," ujar Tjahjo.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono mengatakan, ini merupakan contoh ketidaksiapan masyarakat terhadap sistem pilkada. Indonesia merupakan negara hukum, Mendagri sekalipun tak bisa mengubah hasil putusan MK.

Menurut dia, sekelompok massa Tolikara ini sudah sejak Agustus lalu mendatangi kantor Kemendagri. Mereka berkali-kali melakukan audiensi bersama pihak Kemendagri untuk bicarakan soal Pilkada Tolikara.

“Mungkin sudah puluhan kali kami berdialog dengan mereka. Mulai dari Sesditjen Polpum sampai pejabat teknis setingat direktur telah berkomunikasi soal ini. Maksud kami ini baik, semua tamu, kami terima untuk sampaikan aspirasinya," tambah Sumarsono.

Pertemuan terakhir, massa aksi dari Tolikara ini dikabarkan malah terjadi aksi saling pukul dan keributan antara sesama mereka, diduga massa pendukung pasang calon bupati terpilih yang juga konsultasi di Kemendagri. Karena masalah tersebut, Kemendagri menutup akses untuk mereka.

"Mereka kami konsentrasikan berada di depan Kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara. Dan sekarang, kami mau terima mereka, tapi mereka menolak dan malah ingin bertemu Mendagri," ujar Dirjen Otda Sumarsono.

Sumarsono sendiri mengklaim sudah lama menunggu perwakilan massa aksi untuk datang berdialog di kantornya. Namun mereka tak juga datang sampai akhirnya menolak bertemu dan menyampaikan ingin bertemu Mendagri secara langsung.

Dari sana, tindakan anarkis pun terjadi. Para massa aksi ini merusak pot kembang, pintu kaca, mobil dinas pejabat, dan tanaman-tanaman di sekitar lingkungan Kemendagri.

Akibat kejadian ini, dua orang pihak pengamanan dalam (pamda) Kememdagri mengalami luka di kepala karena lemparan batu. Sedangkan, seorang wartawan MNC TV terkana pukulan, dan kameranya dirusak.

 

Dikutip dari : Puspen Kemendagri

VISITOR



POLING

POLING

SITUS KOMPONEN

Kementerian Dalam NegeriSekretariat Jenderal | Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan |Ditjen Otonomi Daerah | Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Ditjen Bina Pemerintahan Desa | Ditjen Kependudukan dan Pancatatan Sipil | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Inspektorat Jenderal | Badan Penelitian dan Pengembangan |Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Institut Pemerintahan Dalam Negeri