logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Daerah / Mendagri : Protes dari Masyarakat Harus Dilihat Secara Positif

Mendagri : Protes dari Masyarakat Harus Dilihat Secara Positif

Berita Daerah | 24 January 2018 | View 61

JAKARTA - Kasus gaya rambut Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo atau biasa dipanggil Pasha Ungu yang nyeleneh, sempat viral dan heboh. Banyak netizen yang kemudian mengkritik gaya rambut nyeleneh Pasha Ungu. Gaya rambut Pasha dinilai tak pantas, karena status Pasha sebagai pejabat publik.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun akhirnya angkat bicara. Kata Tjahjo, dalam aturan yang berlaku, tidak diatur secara detil, tentang gaya rambut seorang pejabat publik. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri tidak bisa kemudian menegur Pasha. Apalagi pakaian dinas yang dikenakan Pasha dalam video yang viral tersebut, telah seusai ketentuan. Kasus gaya rambut Pasha kembali ditanyakan para wartawan usai Mendagri menghadiri rapat pimpinan TNI/Polri di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Rabu (24/3).

"Saya kira, saya sudah baca aturan yang ada. Itu yang tidak boleh berambut gondrong. Kalau mau cepak mau gundul mau ada variasi, enggak diatur detail. Masa Mendagri mengurusi hal yang kecil-kecil, itu pakaian. Saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau pantes ya pantes, soal ada protes masyarakat ya harus dilihat secara positif," kata Tjahjo menjawab pertanyaan para wartawan yang mencegatnya usai Rapim TNI/Polri.

"Tapi banyak komentar dari masyarakat,  netizen khususnya di media sosial, penampilannya kurang pantas?" tanya seorang wartawan.

Tjahjo menjawab, pihaknya bekerja sesuai aturan. Jadi aturan yang jadi rujukan ketika menyikapi sebuah masalah atau isu. Termasuk dalam kasus gaya rambut Wakil Walikota Palu.

"Kami sesuai aturan saja. Pakaian sesuai, soal rambut repot. Tidak dipermasalahkan untuk saya ya, karena detail aturan enggak ada," katanya.

 

Dikutip dari Puspen Kemendagri

VISITOR



POLING

POLING

SITUS KOMPONEN

Kementerian Dalam NegeriSekretariat Jenderal | Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan |Ditjen Otonomi Daerah | Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Ditjen Bina Pemerintahan Desa | Ditjen Kependudukan dan Pancatatan Sipil | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Inspektorat Jenderal | Badan Penelitian dan Pengembangan |Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Institut Pemerintahan Dalam Negeri