logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Pusat / Sebelas Bidang Permendagri yang Hambat Birokrasi

Sebelas Bidang Permendagri yang Hambat Birokrasi

Berita Pusat | 08 February 2018 | View 126

Humas Kemendagri

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melakukan pemangkasan jalur birokrasi yang menghambat investasi untuk daerah.

Pembatalan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut dilakukan lantaran aturan main itu dianggap tumpang tindih dengan undang-undang. 

Pada kurun 2017 sampai awal 2018, tercatat terdapat 51 permendagri yang dipangkas. Kebijakan pembatalan serupa sebelumnya pernah dilakukan Kemendagri pada 2016 kemarin. 

Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan, jajarannya sejak Januari hingga Oktober 2016 sudah membatalkan 111 Permendagri. 

Alasan pembatalan ratusan Permendagri pada 2016 kemarin serupa dengan kebijakan pembatalan peraturan serupa saat ini. 

Kala itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, perundangan tersebut bermasalah dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kemudahan berusaha dan investasi untuk daerah mengalami kesulitan. 

Kini, pada rapat koordinasi dengan seluruh gubernur setanah air pada Rabu (7/2/2018), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, jajarannya kembali 

melakukan pembatalan terhadap 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Dan kebijakan itu merupakan amanat dari keputusan MK (Mahkamah Konstitusi). Artinya, Kemendagri saat ini tak berwenang untuk membatalkan perda (peraturan daerah) selain alasan pemangkasan alur panjang birokrasi.   

"Hari ini saya mencabut 51 Permendagri yang menghambat birokrasi dan membuat rantai birokrasi cukup panjang. Saya kira ini tahap awal, karena keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) tidak bisa membatalkan Peraturan Daerah," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Terdapat sebelas bidang permendagri yang dibatalkan oleh jajaran Kemendagri. Aturan tersebut mengatur ihwal pemerintahan, penelitian dan riset, usaha kecil mikro dan menengah, perpajakan, pelatihan dan pendidikan, kepegawaian, penaggulangan bencana, tata ruang dan perizinan, komunikasi dan telekomunikasi, wawasan kebangsaan, serta kepamongprajaan. Pembatalan atau pencabutan itu sudah sesuai instruksi Presiden Jokowi. Jokowi, lanjut Tjahjo, meminta proses perizinan agar investasi di daerah tak mengalami hambatan.  

Pembatalan ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) juga bakal ikut dicabut. Alasannya, agar masing-masing kepala desa bisa memfokuskan dalam pengelolaan bantuan desa.  

 

Dalam rapat koordinasi itu dibahasa pula penanganan radikalisme, terorisme, dan bencana alam secara optimal yang melibatkan pemerintahan daerah.  

Selain Mendagri dan gubernur, kegiatan itu melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Kepala daerah yang terlihat hadir diantaranya, Gubernur Jambi Zumi Zola, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

 

Dikutip dari Puspen Kemendagri

Penanggung Jawab :
Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum

Redaktur :
Ir. Sutejo, MM
Editor : 1. Sapar, S.Sos, M.Si
2. Ir. Bambang Sucahyo, MM
3. Ahmad Husin T, S.STP, M.Si
Web Admin : 1. Supardi, S.Ip, MM
2. Valentinus Agus T., ST, M.Ec.Dev
Web Developer : Arfien Ginanjar, ST

Profil | Berita | Regulasi | Artikel | Gallery | Kontak

Telepon:
(021) 3846391
Faximili:
(021) 3849422
E-mail:
bagianumumitjen@gmail.com
Alamat:
Jl Medan Merdeka Timur No 8 Gambir
Jakarta Utara 10110