logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Itjen / Saatnya Mengevaluasi P2UPD Dengan Pendidikan Diploma-III

Saatnya Mengevaluasi P2UPD Dengan Pendidikan Diploma-III

Berita Itjen | 08 February 2018 | View 920

  1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 Dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya Pasal 34 dinyatakan bahwa PNS pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berijazah Diploma III dan masih menduduki jabatan struktural eselon IV/a dapat diinpassing ke dalam JFP2UPD dengan ketentuan PNS yang bersangkutan wajib menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa inpassing. PNS yang telah diinpassing ke dalam JFP2UPD dengan jenjang pendidikan Diploma III apabila mencapai batas waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa inpassing tahun 2012 akan mengalami hambatan dalam proses pembinaan karier yang bersangkutan dan tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada. Beberapa hal berikut dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut.

  1. Pembahasan
    1. JFP2UPD Merupakan Jabatan Fungsional Keahlian

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa ”Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah rendahnya berijazah sarjana (Strata 1)”.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya, jabatan fungsional P2UPD merupakan jabatan yang di duduki PNS dengan pembinaan karier berdasarkan akumulasi perolehan angka kredit atau nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan. Pada Pasal 7 dinyatakan bahwa JFP2UPD merupakan jabatan tingkat keahlian dengan jenjang jabatan/pangkat dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c. Jadi, JFP2UPD merupakan jabatan fungsional keahlian dengan kualifikasi pendidikan paling rendah berijazah S1.

             2.Pasal 34 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 Dan Nomor 03 Tahun 2010 merupakan ketentuan yang bersifat transito

Pasal 34 Peraturan Bersama tersebut terletak dalam BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN. Hal tersebut difungsikan sebagai bentuk penyesuaian keadaan yang sudah ada dan adanya kepastian hukum bagi pengembangan karier PNS yang sedang menduduki jabatan tertentu saat berlakunya kebijakan JFP2UPD.

Sesuai dengan Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang masih berlaku saat ditetapkannya kebijakan JFP2UPD (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009), dinyatakan bahwa ”Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus”. Maka, PNS yang sedang menduduki jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu, khususnya bagi PNS yang belum memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1), perlu disesuaikan keadaannya dan diberikan kesempatan melanjutkan karier PNS-nya sebagai P2UPD. Kesempatan atau pilihan tersebut dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bersama dimaksud pada frasa ”..., dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan melalui penyesuaian/inpassing...” Namun demikian, kesempatan tersebut diberikan dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) bahwa ”...yang bersangkutan wajib menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa penyesuaian/inpassing.

Ketentuan dalam Pasal 34 tersebut bersifat transito dan dipahami sebagai bentuk:

  1. apresiasi/penghargaan terhadap sumber daya manusia yang telah ada yang merupakan aset penting organisasi;
  2. kepastian hukum yang bersifat pilihan atau peluang (opportunity) bagi pengembangan karier PNS;
  3. pengendalian standar profesi JFP2UPD dan kesesuaian terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional.

          3. Masa Berakhir Inpassing Sejak JFP2UPD Ditetapkan Adalah 30 September 2012

Sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 Dan Nomor 03 Tahun 2010 Pasal 31  ayat (1), masa inpassing ditetapkan mulai tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011. Masa inpassing tersebut diperpanjang mulai tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan 30 September 2012 sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.284-2920/01 tanggal 30 September 2011 Perihal Perpanjangan masa penyesuaian/inpassing jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah. Dengan demikian, PNS yang telah diinpassing ke dalam JFP2UPD dengan jenjang pendidikan Diploma III wajib menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) paling lama 30 September 2017.

 

Kesimpulan

PNS dengan kualifikasi pendidikan Diploma III yang telah diinpassing ke dalam JFP2UPD pada masa inpassing sampai tanggal 30 September 2012, apabila sampai tanggal 30 September 2017 belum menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan formal yang dipersyaratkan dalam JFP2UPD.

 

Penulis : M. Irsyad Sayuti / Pegawai pada Bagian Umum Inspektorat Jenderal

Editor : Supardi, S.IP, M.M

Penanggung Jawab :
Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum

Redaktur :
Ir. Sutejo, MM
Editor : 1. Sapar, S.Sos, M.Si
2. Ir. Bambang Sucahyo, MM
3. Ahmad Husin T, S.STP, M.Si
Web Admin : 1. Supardi, S.Ip, MM
2. Valentinus Agus T., ST, M.Ec.Dev
Web Developer : Arfien Ginanjar, ST

Profil | Berita | Regulasi | Artikel | Gallery | Kontak

Telepon:
(021) 3846391
Faximili:
(021) 3849422
E-mail:
bagianumumitjen@gmail.com
Alamat:
Jl Medan Merdeka Timur No 8 Gambir
Jakarta Utara 10110