logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Pusat / Instruksi Mendagri: Cermati Gelagat, Aparat Pemda Harus Selalu Koordinasi dengan Kepolisian

Instruksi Mendagri: Cermati Gelagat, Aparat Pemda Harus Selalu Koordinasi dengan Kepolisian

Berita Pusat | 26 February 2018 | View 108

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satpol PP, Aparatur Sipil Negara  Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota sampai desa, untuk mencermati setiap dinamika politik yang terjadi baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Jangan sampai lengah mencatat dan mencermati setiap gelagat yang bakal merusak konsolidasi demokrasi. Selalu koordinasi dengan pihak kepolisian, mulai dari Kapolda sampai Kapolsek. 

Menurut Tjahjo, stabilitas keamanan dan sosial di tahun politik ini harus dijaga. Karena itu ia minta seluruh aparatur baik di pusat dan daerah, meningkat kewaspadaan. Deteksi dini mesti digalakkan dan lebih intensif lagi. Koordinasi dengan aparat keamanan harus lebih dikuatkan. Catat setiap gelagat yang dirasa akan merusak konsolidasi demokrasi. "Laporkan segera ke aparat keamanan," kata Tjahjo lewat pesan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/2). 

Tjahjo menegaskan, seluruh jajaran ASN  Pemda baik di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan kelurahan selalu berkoordinasi dengan kepolisian di daerah mulai dari Kapolda, Kapolres sampai Kapolsek. Ini yang harus dikuatkan di tahun politik.

"Laporkan apabila dicermati di daerah ada gelagat-gelagat yang mengganggu konsoliadasi demokrasi nasional mulai dari Pilkada 2018 dan Pilpres," tegas Tjahjo.

Jika ditemukan gelagat yang bisa memicu gesekan, misalnya berita hoax atau fitnah di media sosial, aparatur sipil negara, atau Kesbangpol dan Satpol PP, kata Tjahjo, mesti proaktif menyampaikan itu ke aparat berwenang. Karena salah satu tugas pemerintah daerah adalah menjaga dan menjamin keamanan serta stabilitas keamanan. 

Termasuk, kata Tjahjo, kalau menemukan gelagat  adanya pusat-pusat penyimpanan narkoba, atau tempat transaksi barang haram tersebut, segera koordinasi dengan aparat. Tapi tentu deteksi dini tak asal lapor. Namun memang harus sudah punya data dan bukti kuat. 

"Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas daerah dan stabilitas nasional serta memberikan jaminan keamanan ketertiban kepada masyarakat," ujar Tjahjo. 

Ia sebagai Mendagri percaya, polisi bisa bekerja profesional dan cepat menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Asal cukup bukti, polisi akan cepat menindak. Setidaknya itu telah ditunjukkan Kapolri dan jajarannya sampai tingkat bawah. Dalam setiap memproses kasus, profesionalitas yang dikedepankan. 

"Kami percaya kepada kepolisian dalam proses penindakan hukum dan menjaga ketertiban. Ini yang telah ditunjukkan Kapolri dengan jajaran sampai tingkat bawah. Selalu bertugas secara profesional," katanya.

Tjahjo juga mengimbau, seluruh pimpinan partai, organisasi massa, tim sukses pasangan calon di Pilkada untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian di semua tingkatan, jika ditemukan gelagat yang sudah mengarah pada upaya meracuni demokrasi. Kata Tjahjo, himbauan ini akan ia buat dalam bentuk instruksi tertulis. 

"Himbauan ini juga akan dibuat dengan instruksi tertulis kepada seluruh jajaran Pemda, parpol, ormas baik untuk pusat maupun tingkat daerah," ujarnya.

Penanggung Jawab :
Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum

Redaktur :
Ir. Sutejo, MM
Editor : 1. Sapar, S.Sos, M.Si
2. Ir. Bambang Sucahyo, MM
3. Ahmad Husin T, S.STP, M.Si
Web Admin : 1. Supardi, S.Ip, MM
2. Valentinus Agus T., ST, M.Ec.Dev
Web Developer : Arfien Ginanjar, ST

Profil | Berita | Regulasi | Artikel | Gallery | Kontak

Telepon:
(021) 3846391
Faximili:
(021) 3849422
E-mail:
bagianumumitjen@gmail.com
Alamat:
Jl Medan Merdeka Timur No 8 Gambir
Jakarta Utara 10110