logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Berita / Berita Pusat / APIP dan APH Sepakat Jalin Kerjasama

APIP dan APH Sepakat Jalin Kerjasama

Berita Pusat | 02 March 2018 | View 315

JAKARTA – Untuk membangun sinergitas antara APIP dengan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai tindaklanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ; Nomor KEP-694/A/JA/11/2017; Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektur Jenderal melakukan inisiasi penandatangan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik  Indonesia pada Rabu (28/2) di Hotel Grand Sahid Jakarta.

Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh masing-masing perwakilan institusi yaitu Plt. Inspektur Jenderal (Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum) mewakili Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dr. M. Adi Toegarisman, SH, MH) mewakili Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Komjen Pol. Drs. Ari Dono Sukmanto, SH) mewakili Kepolisian Negara Indonesia.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bentuk upaya percepatan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang merupakan amanat Undang-Undang dan Nawacita guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Mendagri  (Tjahjo Kumolo) dalam sambutannya menyampaikan bahwa semua laporan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang memuat paling sedikit data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya dan keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung yang terang dan jelas.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini disaksikan oleh Para Inspektur Daerah Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota, para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, serta para Kapolda dan Kapolres/Kapolrestabes sejumlah kurang lebih 250 orang.

Terakhir, Mendagri mengharapkan agar Perjanjian Kerja Sama ini juga dapat ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dengan membentuk Perjanjian Kerja Sama serupa baik di tingkat Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Itjen/ValentinusAT

Penanggung Jawab :
Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum

Redaktur :
Ir. Sutejo, MM
Editor : 1. Sapar, S.Sos, M.Si
2. Ir. Bambang Sucahyo, MM
3. Ahmad Husin T, S.STP, M.Si
Web Admin : 1. Supardi, S.Ip, MM
2. Valentinus Agus T., ST, M.Ec.Dev
Web Developer : Arfien Ginanjar, ST

Profil | Berita | Regulasi | Artikel | Gallery | Kontak

Telepon:
(021) 3846391
Faximili:
(021) 3849422
E-mail:
bagianumumitjen@gmail.com
Alamat:
Jl Medan Merdeka Timur No 8 Gambir
Jakarta Utara 10110