logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Profil / Visi dan Misi

Visi dan Misi

A. VISI

Dalam angka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :

“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (custumer satisfaction).

B. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui preventive control, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat  menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (agent of change) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

C. TUJUAN

Sejalanan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

VISITOR



POLING

POLING

SITUS KOMPONEN

Kementerian Dalam NegeriSekretariat Jenderal | Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan |Ditjen Otonomi Daerah | Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Ditjen Bina Pemerintahan Desa | Ditjen Kependudukan dan Pancatatan Sipil | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Inspektorat Jenderal | Badan Penelitian dan Pengembangan |Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Institut Pemerintahan Dalam Negeri