logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Profil / Nilai - Nilai Inspektorat

Nilai - Nilai Inspektorat

“Integrity – Independence – Professionalism – Quality - Team Work – Empowerment”

INTEGRITAS (INTEGRITY)

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, di samping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

KEBEBASAN (INDEPENDENCE)

Independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan Inspektorat Jenderal di bawah Menteri Dalam Negeri tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap Menteri Dalam Negeri. Namun, ketika Inspektorat Jenderal dapat secara partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan Menteri Dalam Negeri, maka terhadap apapun yang diawasi oleh Inspektorat Jenderal, sikap independensi secara faktual dapat dilaksanakan.

PROFESIONAL (PROFESSIONALISM)

Propesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra Inspektorat Jenderal untuk menjadi aparat pengawas internal pemerintah yang dapat dipercaya dengan menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas

KUALITAS (QUALITY)

Kualitas merupakan sesuatu yang dinamis yang selalu diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan. Komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa:

Pertama, kualitas merupakan kunci ke arah program yang berhasil;

Kedua, perbaikan kualitas adalah kerja keras, tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat dan menuntut perbaikan budaya bagi organisasi secara keseluruhan;

Ketiga, perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan; dan

Keempat, perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua unsur secara aktif dan komitmen tinggi dari pimpinan untuk dapat berhasil.

Dengan adanya kualitas kinerja yang baik, maka mutu pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat diterima dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders).

KERJASAMA TIM (TEAM WORK)

Komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini setiap anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorbankan organisasi secara keseluruhan. Dalam menjalankan roda organisasi yang dilakukan secara kolektif, maka Inspektorat Jenderal membutuhkan team work kuat yang mampu mengembangkan kreativitas dan suasana kondusif tercapai visi dan misi organisasi.

PEMBERDAYAAN (EMPOWERMENT)

Konsep pemberdayaan selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya peranan pemberdayaan masyarakat, dan menekankan bahwa fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (capacity building).

VISITOR



POLING

POLING

SITUS KOMPONEN

Kementerian Dalam NegeriSekretariat Jenderal | Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan |Ditjen Otonomi Daerah | Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Ditjen Bina Pemerintahan Desa | Ditjen Kependudukan dan Pancatatan Sipil | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Inspektorat Jenderal | Badan Penelitian dan Pengembangan |Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Institut Pemerintahan Dalam Negeri