logo
Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
"Menjadi Konsultan dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri"

Profil / Inspektorat IV

Inspektorat IV

Dr. Sumule Tumbo, SE, MM

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah di wilayah II meliputi Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Inspektorat IV dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. perencanaan program pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  4. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  5. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah dan DPRD dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas kementerian;
  7. pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi;
  8. fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota;
  9. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  10. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  11. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal.

VISITOR



POLING

POLING

SITUS KOMPONEN

Kementerian Dalam NegeriSekretariat Jenderal | Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan |Ditjen Otonomi Daerah | Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Ditjen Bina Pemerintahan Desa | Ditjen Kependudukan dan Pancatatan Sipil | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Inspektorat Jenderal | Badan Penelitian dan Pengembangan |Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Institut Pemerintahan Dalam Negeri